Network
Menurut dia, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI tersebut diterima dan dipekerjakan. Untuk itu pemerintah di negara penempatan juga harus melakukan hukuman terhadap majikan atau agency.
"Alhamdulillah terkait ini ada kesepakatan dengan menteri KSM Malaysia untuk menjaga. Di Indonesia dijaga oleh kami, di Malaysia juga dijaga oleh Menteri KSM. Kami juga meminta agar dijaga juga oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia," ucapnya seperti dikutip dari laman kemnaker, Rabu 26 Januari 2022.
Baca Juga: Prakiraan Dampak Curah Hujan Lebat di NTB, 3 Daerah Ini Berstatus Waspada
Selain kepada Pemerintah Malaysia, pihaknya juga mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. Ia mendorong Pemerintah Arab Saudi agar tidak memberikan visa ziarah atau kunjungan bagi PMI.
"Kami meminta betul bahwa visa ziarah itu sumber terjadinya pemempatan secara unprosedural. Mereka dengan visa ziarah, visa kunjungan mengonversi menjadi visa pekerja. Ini menyulitkan pendataan, pemantauan, dan menyuburkan penempatan secara unprosedural," ucapnya.***
Artikel Rekomendasi