Untuk Perekrutan TKI Pemerintah Indonesia dan Malaysia Sepakat Lakukan Ini

- 25 Januari 2022, 06:11 WIB
Untuk perekrutan TKI Indonesia dan Malaysia matangkan penyelesaian MoU.
Untuk perekrutan TKI Indonesia dan Malaysia matangkan penyelesaian MoU. /kemnaker

KLIKMATARAM - Perekrutan TKI atau Pekerja Migran Indonesia atau PMI sektor domestik Indonesia, Pemerintah RI dan Malaysia sepakat mematangkan penyelesaian nota kesepahaman. 

MoU untuk perekutan TKI tersebut akan memberikan skema pelindungan yang memadai dan mengurangi risiko/masalah para pekerja migran ini di Malaysia.

Kesepakatan tentang perekrutan TKI juga untuk melakukan penegakan hukum terhadap majikan/agen yang melanggar perjanjian kerja, peraturan terkait di Malaysia, dan penghentian praktik system maid online dan konversi My Travel Pass (visa kunjungan biasa) menjadi visa kerja.

Baca Juga: Pendaftaran Calon Mahasiswa UIN, IAIN, dan STAIN Sudah Dibuka, Simak Cara Pendaftaran dan Persyaratannya

Kesepakatan kedua negara tersebut mengemuka dalam pertemuan dua pejabat negara tetangga, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia, Datuk Seri M Saravanan, di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin 24 Januari 2022.

"Pemerintah Malaysia telah menyetujui seluruh draft MoU penempatan pekerja domestik dari Indonesia dan dalam waktu dekat, akan segera dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara," kata Menaker Ida Fauziyah.

Baca Juga: Gempa Bumi Magnitudo 4,6 Guncang Lombok, Pusat Gempa di Lombok Barat

Menurut Menaker, kedua negara telah sepakat, skema One Channel System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga.

Penempatan satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan dan dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia. 

One Channel System merupakan integrasi dari aplikasi online SIAPkerja (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

Baca Juga: Waspadai Potensi Gelombang Tinggi Bisa Mencapai 2 Meter Lebih di Perairan NTB

"Sistem satu kanal ini juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur yang berlaku," katanya yang dikutip dari laman kemnaker.

Dalam pertemuan selama 30 menit tersebut, Datuk Seri M Saravanan mengatakan pihaknya menyetujui seluruh draft dalam MoU penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia dan berharap segera dilakukan penandatanganan.

Ia meyakini percepatan penyelesaian MoU ini mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia.

Baca Juga: Teganya Pria di Lombok Tengah Ini Mau Setubuhi Paksa Calon Istri dari Saudara Sepupunya

"Pemerintah Malaysia berharap percepatan penyelesaian MoU untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Malaysia," kata Datuk Seri Saravanan seraya meminta Ida Fauziyah untuk dapat bertemu dengan Menteri KDN Malaysia.***

Editor: Dani Prawira


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini