KLIKMATARAM - Status tenaga honorer di instansi pemerintah akan dituntaskan pada 2023.
Kebijakan menghapus tenaga honorer tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen PPPK.
Setelah tahun 2023, pegawai berstatus tenaga honorer di instansi pemerintah tidak ada lagi
Baca Juga: Snowdrop’ Hubungan Masa Lalu Suho dan Dokter Kang Chung Ya Terungkap.
"Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Selasa 18 Januari 2022.
Menurut dia, dengan kebijakan itu, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian terkait dengan beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo Kumolo menyampaikan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.
Baca Juga: Beredar Kabar Akan Terjadi Gempa dan Tsunami Besar, Begini Tanggapan BMKG
"Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji (payroll)," tuturnya seperti dikutip dari PMJ News.
Menurut Tjahjo, di tahun 2022 pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah juga mengkaji dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bakal diterapkan di seluruh instansi.
Baca Juga: Korban Pemerkosaan Diduga Telah Dilecehkan Saat Melapor, Polisi Ini Dicopot dari Jabatannya
"Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan," tukasnya.***