Membumikan Informasi Untuk Kesejahteraan dan Keadilan

Badan publik juga wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pada aspek kewajiban dan fungsi dari badan publik dalam menyampaikan informasi, juga ada fungsi yang mengharuskan Komisi Informasi untuk menjadi jembatan yang baik dalam penyelesaian sengketa informasi melalui media dan ajudikasi.

Beberapa hal yang menjadi tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah memastikan badan publik atau penyelenggara negara menunaikan kewajibannya secara sederhana, mudah dan cepat serta berbiaya murah yakni menyediakan, memberikan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam praktiknya, masih saja terjadi di tengah berjalan penyelenggaraan pemerintah yang sejatinya sudah pada fase keterbukaan, belum sepenuhnya bisa menjalankan kewajiban. Namun, di balik semua itu, kewajiban kadang diabaikan dan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Padahal dalam pasal 9, 10, dan 11 sudah sangat jelas. Informasi yang harus disampaikan atau diinformasikan secara berkala, setiap saat dan sertamerta adalah kewajiban bagi badan publik.

Baca Juga: Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Januari atau Februari 2022

Dalam praktik kenegaraan, keterbukaan informasi adalah persyaratan utama dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, maka diwajibkan badan publik memaksimalkan fungsi kelembagaan negara yang memiliki standar dan prosedur informasi yang prima dan akurat.

Sebab di era keterbukaan informasi dan transformasi digital, semua warga bangsa bisa dengan mudah mengakses dan mengontrol penyelenggaraan negara yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

Baca Juga: Elang Flores di Nusa Tenggara yang Dikenal Warga Suka Mencuri Ayam

Implementasi pesan moral Presiden Joko Widodo dalam acara hari penyiaran, menjadi bagaian yang secara eksplisit menegaskan pentingnya menjadi masyarakat dan warga bangsa yang informasi.

Kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945.