Network
KLIKMATARAM - Kepala LPMP Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggelar diskusi terfokus (FGD) untuk menyelesaikan kasus tiga anak sekolah yang secara tiga kali berturut-turut tidak naik kelas. Namun, lagi-lagi upaya ini tidak menemukan kesepakatan.
FGD berlangsung pada Rabu 24 November 2021 di kantor Walikota Tarakan. Para perwakilan SKPD yang hadir justru memiliki argumentasi yang berbeda.
Menurut Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam keterangan yang diterima KlikMataram pada Sabtu, 27 November 2021 menyebut bahwa dalam FGD tersebut, usulan yang ditawarkan oleh SKPD terkait sangat tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
Baca Juga: Bermasalah di Pelajaran Agama, Anak Sekolah Ini Tak Naik Kelas 3 Kali Berturut-turut
Usulan tersebut di antaranya, yaitu kenaikan kelas bisa dilakukan jika ada surat rekomendasi dari Itjen Kemendikbudristek yang memerintahkan agar sekolah menaikkan kelas ketiga anak korban.
Padahal, kata Retno, kenaikan kelas merupakan kewenangan sekolah dan dewan guru. Itjen Kemendikbudristek dan KPAI tidak memiliki kewenangan menentukan naik kelas atau tidaknya peserta didik.
Selain itu, usulan kenaikan kelas justru dikemukakan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan saat Tim gabungan pengawasan ke sekolah.
Kenaikan kelas dapat dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya cabut gugatan. Padahal pencabutan gugatan maupun rencana remedial untuk kenaikan kelas dapat dilakukan pihak sekolah dengan duduk bareng bersama pihak orangtua peserta didik.
Baca Juga: Sekolah di Tarakan Tidak Menaikkan Muridnya 3 Tahun Berturut-turut, Kenapa?
Artikel Rekomendasi