NTB Informatif Tiga Nasional

Mengapa penting, memaksimalkan informasi publik ditingkat desa, jika dilihat dari orentasi program dan kebijakan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai daerah, semuanya bermuara pada akses, mutu dan infrastruktur berada di desa. Maka fokus kesejahteraan berada didesa dan harus sejalan dengan penguatan kelembagaan PPID desa dalam menyampaikan informasi publik.

Dari sekian banyak desa yang menjadi target Komisi Informasi NTB dalam mewujudkan desa benderan informasi dan desa bersinar informasi yang sudah memberikan kontribusi bagi daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi di NTB.

Kilas balik NTB menuju informatif yang berada diposisi papan atas dan bersamaan dengan target pencapain indeks keterbukaan informasi di Indonesia. Nusa Tenggara Barat yang telah memaksimalkan target pencapaian keterbukaan informasi yang prima dari seluruh PPID OPD dan badan publik lainnya.

Untuk memicu daya ungkit memposisikan NTB sebagai daerah terbaik (informatif) keterbukaan informasinya,maka diperlukan kesamaan pandangan dan komitmen di semua elemen lainnya.

Sejalan dengan nafas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (Pasal 3 Ayat 3).

Begitu juga dengan komitmen Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat di era kepemimpinan Dr Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dengan tegas "NTB harus menjadi yang terdepan dan menjadi jembatan yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dan pelayanan publik yang baik."

Mandat publik bagi Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat yang sudah meletakkan dasar pentingnya mendapatkan informasi, penguatan kelembagaan serta penyelesaian sengketa informasi di Nusa Tenggara Barat

Bertitik tolak dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi NTB Tahun 2020 terhadap PPID utama dan PPID OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta PPID utama dan PPID OPD kabupaten serta badan publik lainnya.