Network
KLIKMATARAM- Untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah mengatakan perlu keterlibatan semua pihak.
Perdagangan orang lanjut Rohmi merupakan masalah yang besar dan memerlukan penangan secara komperhensif sehingga membutuhkan bantuan semua pihak termasuk masyarakat.
Hal ini disampaikan saat membuka Pelatihan Pencegahan dan Pengangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Sosialiasi Bahaya Perkawinan Anak di Universitas Muhammadiyah Mataram, 17 Mei 2022.
“Tidak mungkin pemerintah saja yang akan berjalan disini, karena sampai sejauh mana sih kemampuan pemerintah. Kalau untuk regulasi iya, pemerintah akan keluarkan regulasi namun untuk eksekusi butuh keterlibatan banyak orang,” ucapnya.
Baca Juga: Jumlah Kasus PMI Ilegal NTB Turun, Kadis Ketenagakerjaan Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur Resmi
Rohmi melanjutkan pentingnya peningkatan edukasi masyarakat melalui berbagai macam kegiatan.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi menyampaikan sindikat perdagangan orang kerap kali dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja migran.
“Tidak sedikit masyarakat awam tergiur. Padahal mereka itu sindikat perdagangan orang, dijual ke calon majikan diluar negeri sehingga mereka bekerja tanpa upah penuh bahkan tanpa dibayar sama sekali atau mendapat perlakuan kurang manusiawi,” ucap Aryadi dikutip dari Antara.
Baca Juga: Catat! Mulai Besok Pasar Hewan Selagalas Mataram Ditutup Sementara
Artikel Rekomendasi