Ketika Rumah Warga di Sekitar Mandalika Diupgrade Jadi Homestay Untuk Dukung MotoGP

- 25 Desember 2021, 12:42 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. /kemenpupr

KLIKMATARAM - Kementerian PUPR telah merenovasi rumah warga dengan pola pemberdayaan agar rumahnya layak untuk menjadi homestay di kawasan wisata. Masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi juga mendapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. 

"Tolong dirawat, dijaga dan dikelola dengan baik. Jangan sampai ada perang tarif. Saya pesan ditata lingkungannya dan dijaga kebersihannya," pesan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada pemilik homestay. 

Pembangunan homestay di Mandalika dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara Barat, Ditjen Perumahan melalui kegiatan peningkatan kualitas hunian layak atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Proses pelaksanaannya bersifat pemberdayaan sehingga masyarakat dilibatkan mulai dari mulai perencanaan teknis sampai kegiatan. 

Kepala BP2P NTB Rini Dyah Mawarty mengatakan secara keseluruhan pembangunan Sarhunta di DPSP Lombok-Mandalika sebanyak 915 unit.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Berdoa Begini di Hari Natal 2021 Saat Pandemi

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua yakni 300 unit di Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika dan 98 unit di Kabupaten Lombok Utara. 

"Untuk yang 398 unit semua peruntukannya sebagai homestay. Sisanya sebanyak 517 unit dilaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sepanjang koridor kawasan pariwisata Mandalika," ujar Rini. 

Pembangunan Sarhunita di DPSP Mandalika dilaksanakan sejak Mei 2020 dan telah selesai seluruhnya pada Desember 2020 dengan melibatkan 5.123 pekerja.

Biaya pembangunan bersumber dari APBN senilai Rp62,2 miliar dan dukungan keswadayaan senilai Rp10,8 miliar. 

Halaman:

Editor: Dani Prawira


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x