Network
KLIKMATARAM – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengenai kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang tak harus diperangi, dinilai kurang tepat oleh pengamat pertahanan, Khairul Fahmi.
“Kurang tepat jika ditujukan pada prajurit satuan tempur,” ujar Khairul Fahmi, pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kepada Klik Mataram, Rabu 24 November 2021.
Diberitakan sebelumnya, KKB Papua, menurut Jenderal Dudung, perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus. Sehingga KKB Papua tak harus diperangi. Langkah itu dilakukan demi menekankan pentingnya pendekatan secara manusiawi dalam menanganani teror KKB di Papua.
Baca Juga: Jenderal Dudung: Kelompok Kriminal di Papua Tak Harus Diperangi, Tapi Dirangkul
Menurut Khairul Fahmi, pernyataan Jenderal Dudung lebih tepat sebagai statemen normatif yang bersifat non-militer. Dalam hal ini, pendekatan non-militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tidak lagi mengedepankan pendekatan keras. Selain itu, OMSP tidak lagi menjadikan tentara di lini terdepan.
“Artinya, (pendekatan non-militer) ini bukan sekadar merangkul, tapi mestinya juga menahan diri dari aktivitas yang tidak relevan dengan pendekatan non-militeristik,” jelas Khairul Fahmi.
Dia juga mengemukakan bahwa penyelesaian masalah Papua, bukanlah tanggungjawab TNI semata. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor dan tidak mengutamakan pendekatan keras.
Menurut Fahmi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian melalui pendekatan non-militer itu dengan memperkuat 'soft power'. Yakni melalui penguatan kapasitas intelijen dalam memberi asupan data dan informasi yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah.
Se;ain itu melakukan pembinaan teritorial yang selaras dengan agenda-agenda lintas sektor. Termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif yang kuat.
Artikel Rekomendasi