Network
KLIKMATARAM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagai bagian dari Bendaraha Negara, peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan bukan sekadar juru bayar, namun juga harus meyakinkan setiap rupiah uang negara yang mengalir.
Aliran uang negara yang dimaksudkan Sri Mulyani itu, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.
Ditjen Perbendaraan dengan kantor vertikalnya yang tersebar di semua wilayah tanah air dituntut untuk mampu menganalisis data yang begitu banyak.
Data yang dimaksud, yaitu mengenai penggunaan dan manfaat uang negara dalam menanggulangi pandemi, perekonomin daerah.
Menurut Sri Mulyani, keahlian sebagai analis ekonomi keuangan dan pembangunan juga menjadi suatu hal yang sangat penting.
Baca Juga: Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa 300 Nakes yang Gugur Tangani Covid
Ditjen Perbendaharaan juga harus terus melakukan inovasi tata kelola yang efisien dan fleksibel namun tetap menjaga akuntabilitas, integritas, dan transparansi.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dia mengapresiasi kerja keras insan Ditjen Perbendaraan untuk mengenalkan berbagai aplikasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara.
"Saya juga menghargai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan pemerintah," kata Sri Mulyani Indrawati melalui akun media sosial Facebooknya pada Rabu, 10 November 2021.
Audit BPK dengan status WTP juga harus menghasilkan kepercayaan dari masyarakat.
Itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan akuntabel sesuai standar pengelolaan keuangan dunia.
Baca Juga: Cara Menghargai Jasa Pahlawan ala Melly Goeslaw
Menurut dia, APBN juga memegang peran penting dalam mengatasi pandemi dan dampak sosial ekonomi selama hampir dua tahun ini.
"Keuangan Negara (APBN) menjadi instrumen utama mengatasi pandemi. Oleh karena itu, peran Ditjen Perbendaharaan sangat krusial di setiap rupiah yang mengalir, baik di pusat maupun daerah," terangnya.
Hal tersebut adalah catatan Sri Mulyani dari Rapimnas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Selasa, 9 November kemarin.***
Artikel Rekomendasi