KLIKMATARAM - Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah memberi jawaban soal isu Pengalihan anggaran perbaikan jembatan Medas dan Midang untuk MXGP Samota.
Jembatan Midang dan Medas itu berada di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang rusak akibat banjir di akhir tahun 2021 lalu.
Ridwan Syah pun langsung membantah anggaran perbaikan kedua jembatan itu untuk penyelenggaran MXGP di Samota, Sumbawa.
Baca Juga: Gegara Tak Pakai Sandal, Jemaah Haji Ini Harus Dirawat Inap di Madinah Selama Beberapa Hari!
Dirinya mengatakan kabar terkait dipindahkannya anggaran sebesar Rp15 miliar di APBD 2022 tersebut tidak benar dan tidak mendasar.
“Pemprov NTB belum mengalokasikan anggaran untuk pergantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022. Jadi, tidak benar kalau ada tanggapan bahwa dananya dipindahkan ke tempat lain apalagi ke MXGP,” tandas Ridwan Syah, Rabu, 8 Juni 2022.
Dia melanjutkan bahwa saat ini, anggaran untuk penggantian jembatan akibat bencana alam adalah jembatan Bengkang dan jembatan Tebek melalui program DAK 2022 yang usulannya sejak tahun 2021 lalu.
“Kerusakan jembatan Midang dan jembatan Medas terjadi awal tahun 2022, dimana anggaran tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi memang tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan APBD 2022 di komisi maupun Banggar DPRD NTB,” ucap Ridwan Syah dikutip dari Antara.
Menurut Ridwan Syah usulan perbaikan kedua jembatan tersebut tetap akan menjadi prioritas Pemprov NTB. Namun karena jumlah APBD yang terbatas, Pemprov mengusulkan mendapat pendanaan dari APBN melalui BNPB.
Baca Juga: Kejutan! Meilysa-Rose Libas Ganda Rangking 23 Dunia di Daihatsu Indonesia Masters 2022
“Dinas PUPR akan memprioritaskan usulan jembatan-jembatan yang rusak karena bencana alam termasuk kedua jembatan (Midang dan Medas) itu di APBD perubahan 2022. mudah-mudahan tersedia anggarannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTB Hasbullah mempertanyakan anggaran pembangunan infrastruktur di Lombok Barat dari APBD sebesar Rp15 miliar.
Dirinya menduga anggaran tersebut digeser demi menyukseskan event MXGP di Samota. Padahal, perbaikan kedua jembatan tersebut sebelumnya telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif.
Lebih lanjut dirinya merinci jumlah anggaran yang telah disepakati, yakni Rp7,5 miliar untuk jembatan Midang dan Rp7 miliar untuk jembatan Medas.
Kesepakatan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perubahan struktur anggaran karena bencana alam, yang sekaligus menjadi dasar kesepakatan antara Banggar dengan TAPD untuk perbaikan dua jembatan itu.
“Ujung-ujungnya di luar kesepakatan resmi, anggaran itu hilang entah kemana. Masyarakat Lombok Barat tentu kecewa dengan kondisi ini,” ungkapnya.
Hasbullah berjanji akan mencari tahu soal hilangnya anggaran tersebut dalam rapat anggaran lanjutan antara eksekutif dan legislatif, yang ternyata satu paket dengan anggaran untuk infrastruktur di Sumbawa.
“Kalau (anggaran) ini benar-benar hilang. Itu artinya Lombok Barat dizalimi oleh Pemprov ini,” tandas Hasbullah.***