Network
KLIKMATARAM- DPRD NTB mendesak evaluasi kinerja sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pada gelaran MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022.
DPRD NTB menyampaikan desakan itu kepada Zulkieflimansyah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi mengatakan desakan evaluasi tersebut muncul karena pada penyelenggaraan event tersebut banyak terjadi masalah di lapangan.
Baca Juga: Duduk Diam Dapat Duit, Tapi Ujungnya Jadi Begini
Mulai dari proses penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga harga hotel yang mahal.
“Kami minta kinerja semua OPD dievaluasi. Jika ada yang tidak beres terhadap kinerja OPD yang tidak sesuai harapan saat penyelenggaraan MotoGP, tentu gubernur punya otoritas misalkan merolling OPD,” ucapnya dikutip dari Antara, Rabu 23 Maret 2022.
Baca Juga: Terinspirasi MotoGP Mandalika, Menparekraf Sandiaga Uno Siap Selenggarakan Balap Perahu Dunia F1 H2O
Dia menilai bahwa ada kurangnya koordinasi antar-OPD dan pihak lain yang ada, sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satunya adalah masalah terkait hotel.
“Bayangkan sebanyak 6.000 kamar hotel tidak terjual, padahal jauh sebelumnya dikabarkan kamar hotel sudah full booking. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi dengan asosiasi perhotelan,” lanjutnya.
Artikel Rekomendasi