4 Tahun Dibahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Belum Juga Disahkan, Menaker: Buruh Butuh UU Itu!

KLIKMATARAM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) telah dibahas selama hampir empat tahun menjadi undang-undang.

Ia menilai para pekerja/buruh sangat membutuhkan RUU tersebut agar segera disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. 

"Begitu kuatnya keinginan kita untuk sama-sama zero tolerance terhadap kekerasan seksual dan harus katakan kita semua darurat melawan kekerasan seksual. Kita mendukung agar DPR segera menuntaskan RUU PKS segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang," ujar Menaker Ida Fauziyah seperti dikutip dari laman Kemnaker. 

Menurut Menaker Ida, pelecehan dan kekerasan seksual bersifat lintas kelas, lintas profesi, lintas budaya, lintas agama bahkan lintas benua. "Bisa terjadi kapan pun, di mana pun, di dunia nyata atau di dunia maya (online)," katanya. 

Baca Juga: Pil Ekstasi Asal Belanda yang Akan Diedarkan Saat Malam Tahun Baru Digagalkan Bea Cukai dan Kepolisian

Menaker Ida Fauziyah mengatakan RUU PKS ini jauh lebih efektif karena berkontribusi memberikan pelindungan secara maksimal kepada pekerja/buruh. Karenanya, ia berharap RUU PKS ini menjadi UU sapujagat yang dapat mengatasi inti sejak hulu sampai hilir. 

"Saya yakin DPR pasti mendengar aspirasi ini, apalagi kalau pekerja seni sepakat menghentikan kekerasan seksual karena dalam kondisi darurat," katanya. 

Menaker menambahkan, pelecehan/kekerasan seksual jelas mengurangi produktivitas di dunia kerja, yang berdampak mengganggu team work/kerja sama dalam bekerja, pekerja kehilangan rasa percaya diri untuk berkreasi dan berkarya, pekerja mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik; serta hilangnya loyalitas dan dedikasi pada profesi. 

Baca Juga: Karier Gemini Mulai Jenuh, Taurus Perlu Hati-hati Berinvestasi, Aries Bagaimana?