Koalisi Menteri Keuangan Dunia Bahas Perubahan Iklim

- 13 Oktober 2021, 22:17 WIB
Menkeu Indonesia, Sri Mulyani Indrawati
Menkeu Indonesia, Sri Mulyani Indrawati /KlikMataram

KLIKMATARAM - Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim bertemu dan membahas sejumlah agenda penting. Salah satu hal yang ditekankan dalam pertemuan itu mengenai peran kunci Kementerian Keuangan dalam membantu mengatasi perubahan iklim.

Koalisi yang organisasinya di bawah Ketua Bersama, Menteri Keuangan Finlandia, Annika Saarikko dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati ini kembali bertemu pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 kemarin, dalam Rangkaian Annual Meeting World Bank-IMF 2021: 6th Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action.

Menurut Sri Mulyani, yang dilihat KlikMataram melalui akun media sosialnya, menyatakan dalam rapat itu koalisi ini menekankan peran kunci Kementerian Keuangan dalam membantu mengatasi perubahan iklim.

Koalisi juga menyoroti kebutuhan kritis untuk mengarusutamakan pertimbangan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, serta bagaimana membuat kemajuan dalam agenda yang menantang ini.

Selain itu, dibahas juga agenda reformasi yang mendukung transisi yang adil dan terjangkau menuju pertumbuhan ekonomi rendah karbon, termasuk penetapan harga karbon, dan penganggaran hijau.

"Peran Indonesia sendiri sebagai Ketua Bersama Koalisi ini semakin menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada aksi global pengurangan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi sebesar 29% dari skema business as usual pada tahun 2030 dan sebesar 41% dengan dukungan internasional," ucap Sri Mulyani.

Indonesia sendiri telah memulai penandaan anggaran sejak tahun 2016 di tingkat nasional, serta di 11 daerah pada tahun 2020 dan di 6 daerah di tahun 2021 dan menerapkan 'carbon pricing' atau nilai ekonomi karbon. 

Baru-baru ini pemerintah menetapkan Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya memperkenalkan pajak karbon. Indonesia juga telah memiliki peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Menurutnya, pendekatan multilateral sangat penting agar upaya seluruh negara terkait perubahan iklim bisa bersatu.

"Semoga koalisi ini dapat makin memperkuat komitmen bersama di skala internasional karena pengarusutamaan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan berkelanjutan, serta mendesain transisi hijau yang adil dan terjangkau bagi setiap negara sangat penting," katanya.***

Editor: Hariyanto


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkini

x