Network
KLIKMATARAM - Pemanfaatan Dana Desa diharapkan bisa sesuai dengan 18 tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui SDGs Desa oleh Kemendesa PDTT. Selain pemanfaatan Dana Desa ini juga bisa bersienergi dengan program yang ada di daerah.
Penggunaan dana desa harus dioptimalkan tidak hanya untuk pembangunan fisik. Namun selain untuk pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs, Desa juga harus bisa fokus pada tujuan dan program bersama.
"Jadi perencanaan pembangunan desa seharusnya bisa selaras dan bersinergi dengan program pemerintah daerah dan provinsi. Karena kebutuhan masyarakat juga menjadi persoalan mendasar di desa," jelas Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalilah saat membuka rapat koordinasi evaluasi Dana Desa 2021 di Hotel Lombok Astoria pada Senin 29 November 2021.
Baca Juga: Lebih dari Sejuta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba Lagi di Indonesia
Persoalan seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta sosial ekonomi yang wujudnya pelayanan Posyandu Keluarga, bank sampah, desa tangguh bencana dan lain lain akan tertangani dengan pola lebih teratur dan terorganisasi yang dikelola oleh desa dengan anggaran yang cukup.
"Kita semua tentu menginginkan standar kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Tujuannya agar semua desa di NTB menjadi desa mandiri dan berkontribusi membangun NTB dengan menyelesaikan masalah lebih dini di desa," ungkapnya.
Baca Juga: Letak Tanaman di Rumah Sudah Sesuai Feng Shui? Ini Menurut Ahli
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, H Ashari mengatakan secara umum progres penggunaan dana desa 2021 sebesar Rp1,247 triliun lebih untuk 1.005 desa sudah dicairkan tinggal tahap ketiga sedang dalam proses untuk 724 desa.
Progres program unggulan pemerintah provinsi yang dianggarkan dalam dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah seratus persen dibentuk di semua desa dengan 283 bank sampah dan 183 unit di luar BUMDes.
Artikel Rekomendasi