Potensi Korupsi Uang Rakyat di Desa Masih Terjadi, Kenali Modusnya

KLIKMATARAM - Tindak pidana korupsi kerap terjadi di level desa. Kasus maling uang rakyat dengan berbagai modus dan cara ini masih saja sering dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan desa.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini, mau tidak mau warga desa harus ikut dan wajib dilibatkan dalam hal pengawasan penggunanaan anggaran di desanya.

Adanya Undang-Undang Desa menuntut lembaga publik di level pemerintahan desa harus terbuka.

Warga juga harus dilibatkan atau terlibat, mulai dari proses perencanaan anggaran kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Baca Juga: Viral, Pasangan Pengantin Rusia dan Ampenan Ini Diarak Keliling Kampung

Hak masyarakat untuk dilibatkan juga menjadi kewajiban bagi pemerintah desa.

Untuk menghindari adanya potensi penyelewengan, warga desa perlu memahami modus-modus yang kerap dilakukan oleh pemerintah di level desa.

Berikut ini pendapat yang diungkapkan oleh Direktur (Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara (PusBimtek Palira), Nur Rozuqi yang sudah belasan tahun bergelut dalam isu pengelolaan pemerintahan desa.

Menurut Nur Rozuqi, jika dicermati, ada beberapa beberapa modus aparatur dalam melakukan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).